Perkuat Program Vaksin COVID-19 Inklusif di Bali, Australia dan Perwakilan Masyarakat Rencanakan Penanganan Kasus Informasi Hoaks
Dipublikasikan pada 24 Mei 2024
img-kc-a072
Pemerintah Provinsi Bali dan AIHSP menginisiasi pertemuan untuk membahas bagaimana menangani rumor dan hoaks terkait COVID-19.
img-kc-a072a
Pemerintah Provinsi Bali dan AIHSP menginisiasi pertemuan untuk membahas penanganan rumor dan hoaks terkait COVID-19 (Foto: AIHSP).
Program Percepatan Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Provinsi Bali, seperti yang baru saja dilakukan di 3 (tiga) kabupaten prioritasnya, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana serta seluruh wilayah lainnya di Provinsi Bali. Program ini secara khusus diselenggarakan dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas serta kelompok rentan lainnya.
Sebagai bagian dari program ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan AIHSP mengadakan pertemuan untuk membahas penanganan rumor dan hoaks terkait COVID-19, serta rencana tindak lanjut kedepannya untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 yang inklusif di Bali.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali; I Made Rentin, Sekretaris SATGAS COVID-19 Provinsi Bali yang juga selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDPB); I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali; dr. AA Sagung Mas Dwipayani, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Koordinator AIHSP Provinsi Bali, Save the Children Indonesia, Yayasan IDEP Selaras Alam (IDEP), dan perwakilan dari berbagai puskesmas.
img-kc-a072
I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali memimpin diskusi pada acara (Foto: AIHSP).
“Rumor dan hoaks memang seringkali menjadi kendala, namun harus tetap kita hadapi. Kendala seperti ini perlu kita catat dan pelajari. Kita fokus pada tiga kabupaten prioritas ini, sambil juga tetap memantau daerah lainnya,” ungkap I Nyoman Gede Anom dalam kegiatan monev tersebut. Peserta pun saling memberi gagasan untuk mempercepat identifikasi dan penanganan dugaan kasus kejadian ikutan paska vaksinasi atau KIPI dari tingkat desa, termasuk perlunya memprioritaskan penanganan manajemen kasus berbasis komunitas tertentu.
dr. AA Sagung Mas Dwipayani juga menyebutkan tentang pentingnya penggunaan media digital untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang vaksin untuk melawan informasi yang salah. Kegiatan monev ini diharapkan menjadi langkah penting untuk memastikan program vaksinasi inklusif dan efektif dapat menjangkau masyarakat rentan di Bali.
img-kc-a072b
AIHSP mendukung penuh inisiatif Pemprov Bali untuk memprioritaskan masyarakat rentan dan mengatasi rumor dan hoaks terkait vaksin. Penting bagi pemerintah daerah dan organisasi lain untuk memastikan bahwa program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan inklusif dan efektif menjangkau semua lapisan masyarakat.
