Australia, UNHAS dan Pemerintah Sulsel Jangkau Lebih dari 13.000 Masyarakat Rentan di Maros dengan Vaksinasi COVID-19 Inklusif

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan pentingnya dan mendorong kerjasama lintas sektoral dan pelibatan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang ramah bagi semua orang.

Tujuannya adalah untuk terus menghasilkan karya yang konsisten dan inovatif dalam meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tergolong rentan‒seperti lansia dan penyandang disabilitas. Buktinya bisa dilihat dari pendekatan program percepatan vaksinasi COVID-19 yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) bekerja sama Fakulitas Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Kedokteran Komunitas di Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Pemerintah Sulawesi Selatan‒khususnya Pemerintah Kabupaten Maros.

Program vaksinasi disampaikan melalui sistem penjangkauan yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui Program AIHSP. Program yang dinamakan Last-Mile COVID-19 Vaccine Delivery mengedepankan prinsip inklusivitas, dimana kebutuhan dan kemampuan masyarakat rentan menjadi pertimbangan utama dalam memberikan pelayanan.

Wilayah jangkauan program Pemberian Vaksin COVID-19 Last-Mile adalah di 72 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Sebanyak 84 personel yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan dikerahkan. Personel tersebut dibentuk menjadi 14 tim‒dengan masing-masing tim terdiri dari dokter, perawat, kader atau tenaga kependidikan, penggerak, dan analis data, yang bertugas di setiap kecamatan.

Pelayanan vaksinasi dilakukan dengan pendekatan proaktif yang disebut “jemput bola” dimana tim vaksinasi menjangkau hingga ke pelosok. Tempat-tempat terpencil ini jarang dijangkau atau tidak terjangkau oleh penyedia layanan kesehatan daerah setempat karena jarak yang cukup jauh dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), atau karena kondisi mobilitas yang terbatas seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. cacat.

Bupati Maros, H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.I.P., M.H., menyambut positif adanya dukungan program yang semakin memudahkan banyak masyarakat untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pemerintah dalam mendorong pencegahan penularan COVID-19 demi masyarakat yang lebih sehat dan ketahanan terhadap krisis kesehatan lainnya di masa mendatang. “Membawa vaksin ke daerah yang aksesnya sulit merupakan upaya bersama untuk menciptakan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat kita di pedesaan,” ujarnya.

Menurut Bupati Chaidir, upaya vaksinasi di masa lalu sulit dilakukan karena maraknya informasi yang salah tentang vaksin. “Kalau desanya jauh dan tanpa jaringan, informasi yang salah akan terus ada tanpa klarifikasi. Adanya relawan vaksin yang menjangkau desa ini akan mengubah persepsi warga terhadap COVID-19 dan vaksin,” lanjutnya.

Untuk mengatasi masalah mis dan disinformasi, program ini dibarengi dengan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya vaksinasi, langkah pencegahan penularannya, serta penyuluhan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi. Hal ini karena pentingnya meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dan meluruskan hoaks dan mis dan disinformasi tentang COVID-19 yang membuat masyarakat enggan untuk divaksinasi, terutama masyarakat rentan. Penyediaan program pendidikan kesehatan terkait ini unik untuk Program Pengiriman Vaksin COVID-19 Last-Mile.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dr. Muhammad Yunus yang ditemui saat kunjungan tim AIHSP dan IKM IKK beberapa waktu lalu menyampaikan pentingnya kerjasama untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau puskesmas. “Kami senang sekali, AIHSP menjangkau ke tempat-tempat yang biasanya tidak bisa kami jangkau, di mana masyarakat sangat membutuhkan. Jadi (seperti) perang gerilya,” ujarnya. “Ini program yang sangat bagus. Saya berharap program ini terus berlanjut, dan tujuan membuat vaksinasi ini lebih inklusif akan menjadi kenyataan,” tambah Yunus.

Sejak Juni hingga Agustus 2022, AIHSP bersama IKM IKK UNHAS memperluas jangkauan vaksinasi COVID-19 kepada lebih dari 1.386 lansia dan 45 penyandang disabilitas. Total vaksin COVID-19 yang telah diberikan sebanyak 13.810 dosis dengan 7.085 dosis diberikan kepada perempuan. Program ini juga telah memberikan edukasi tatap muka tentang COVID-19 kepada 29.963 orang. Pencapaian ini merupakan titik awal yang memberikan daya ungkit yang cukup besar bagi semua pihak yang terlibat, sehingga diharapkan program ini akan berkelanjutan di masa mendatang setelah program percontohan ini.

dr. Andi Alfian Zainuddin, MKM, selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengatakan kerjasama ini dilandasi oleh nilai-nilai “Tridharma” perguruan tinggi. “Kegiatan ini merupakan kontribusi Universitas Hasanuddin dalam hal ini Fakultas Kedokteran melalui Departemen IKM IKK dalam mewujudkan nilai Kemasyarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma. Program ini merupakan upaya mendekatkan dunia kampus dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya saat membuka acara.

Koordinator AIHSP Provinsi Sulawesi Selatan, Agung Wahyuda, dalam sambutannya mengatakan bahwa aspek kerjasama yang kuat dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program tersebut. “Kerja sama multipihak adalah inti yang memungkinkan inisiatif ini berlanjut. Hal ini terbukti memberikan perubahan signifikan dalam cara pandang pemerintah dalam mendekati masyarakat rentan. Salah satunya terlihat pada hasil yang dicapai bersama Pemerintah Sulsel dan IKM IKK Universitas Hasanuddin,” ujarnya.

Agung menambahkan, dalam kerjasama lain di Sulawesi Selatan, AIHSP melalui IDCOMM memperkenalkan model vaksinasi inklusif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Misalnya, dengan adanya layanan pendaftaran identitas hukum di lokasi, memungkinkan peserta vaksinasi yang sebelumnya tidak memiliki KTP tetap dapat divaksinasi sekaligus mendapatkan haknya sebagai warga negara. “Model kerjasama inilah yang kita harapkan terus berlanjut walaupun pada suatu saat dukungan AIHSP harus diakhiri. Demi sistem ketahanan kesehatan Indonesia yang lebih kuat,” pungkasnya.